Buku Ini Dibuka di Istana, Tapi Pesannya Menampar Kita Semua
By Admin
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pdi, melaunching Buku Empat Kesultanan dan Peradaban di Maluku Utara/ Kominfo Malut
nusakini.com, Siang itu, Pandopo Kesultanan Ternate tidak sekadar menjadi ruang seremoni. Ia menjelma menjadi ruang ingatan. Tiang-tiang kayunya seolah menyimpan bisik zaman: tentang laut yang dulu lebih ramai dari jalan raya, tentang manusia-manusia Maluku Utara yang pernah berdiri sejajar dengan dunia, bukan sebagai pinggiran, melainkan pusat.
Di ruang itulah, Jumat (30/01/26), sebuah buku diluncurkan—Empat Kesultanan dan Peradaban di Maluku Utara. Namun yang sesungguhnya dilepaskan ke hadapan publik bukan hanya buku, melainkan kesadaran: bahwa kita memiliki sejarah, dan sejarah itu memiliki kita.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, berdiri di antara simbol kekuasaan modern dan jejak kekuasaan adat. Dalam suaranya tidak terdengar semata bahasa administrasi, melainkan kegelisahan yang manusiawi. “Buku ini bukan hanya tentang masa lalu,” katanya, “tetapi tentang bagaimana kita merawat jati diri Maluku Utara.”
Kalimat itu sederhana, tapi menghunjam. Sebab jati diri bukanlah benda mati. Ia bisa dirawat, tapi juga bisa dibiarkan lapuk—oleh lupa, oleh pembangunan yang tergesa, oleh anggapan bahwa masa depan hanya milik beton dan aspal.
Empat Kesultanan—Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan—bukan sekadar nama dalam buku sejarah sekolah. Mereka adalah simpul-simpul peradaban. Di sana pernah tumbuh tata nilai, hukum adat, etika kekuasaan, dan relasi manusia dengan alam yang tidak rakus. Di sana, kekuasaan tidak selalu berarti menindas, dan kebudayaan tidak dipisahkan dari keseharian rakyat kecil.
Buku ini lahir dari riset panjang sejak 2024, hasil kolaborasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara dengan ICMI Orwil Maluku Utara. Kolaborasi yang, meminjam kata Gubernur, menunjukkan bahwa pembangunan tidak melulu soal infrastruktur, tetapi juga soal pengetahuan dan identitas. Soal jiwa.
Ketua ICMI Orwil Maluku Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, menyebut buku ini sebagai bukti bahwa Maluku Utara “punya peradaban yang besar.” Tetapi kebesaran, kita tahu, bukan soal masa lalu yang dibanggakan, melainkan nilai yang dihidupkan hari ini. Dan di sinilah pertanyaannya menjadi lebih tajam: apakah generasi muda kita masih diberi ruang untuk mengenal sejarahnya sendiri, atau justru dijejali mimpi-mimpi instan yang tercerabut dari tanahnya?
Sekitar 200 orang hadir siang itu—pejabat, akademisi, sejarawan, para penulis, dan perwakilan Empat Kesultanan Moloku Kie Raha. Mereka duduk berdampingan, seolah menegaskan bahwa sejarah bukan milik satu golongan. Ia milik bersama. Ia milik anak muda di pesisir yang mungkin lebih akrab dengan gawai daripada kisah leluhurnya. Ia milik petani pala yang tanahnya menyimpan jejak perdagangan dunia berabad-abad silam.
Ketika replika sampul buku ditandatangani dan buku diserahkan kepada perwakilan kesultanan, momen itu terasa lebih dari sekadar simbol. Ia seperti janji—bahwa negara dan adat masih bisa saling menyapa, bahwa modernitas tidak harus memutus tali dengan akar.
Diskusi yang mengiringi peluncuran buku ini berbicara tentang peran Empat Kesultanan dalam membentuk peradaban, dan bagaimana nilai-nilai itu bisa menjadi solusi bagi kehidupan sosial kontemporer. Bukan solusi instan, melainkan tawaran etika: tentang kepemimpinan yang bermartabat, tentang kebersamaan, tentang manusia yang tidak diperkecil oleh sistem.
Buku ini, pada akhirnya, bukan untuk disimpan rapi di rak perpustakaan. Ia menunggu untuk dibaca, diperdebatkan, dan—yang paling penting—dihidupi. Sebab sejarah yang tidak menyentuh kehidupan hari ini hanyalah arsip. Tetapi sejarah yang dirawat dengan kesadaran akan menjelma menjadi daya tahan moral sebuah masyarakat.
Di Pandopo Kesultanan Ternate, siang itu, kita diingatkan: Maluku Utara bukan wilayah yang baru lahir kemarin sore. Ia adalah rumah peradaban lama yang sedang belajar berjalan di zaman baru. Dan tugas kita bukan mengagungkannya tanpa kritik, melainkan menjaga martabat manusia kecil di dalamnya—agar sejarah tidak hanya dikenang, tetapi memberi arah. (*)